Full Day School (FDS) setelah beberapa lama lumayan meredup, kini mencuat kembali ke permukaan. Berawal dari ditengarainya, Presiden Joko Widodo yang mendukung langkah Mendikbud, Pak Muhadjir. Beberapa kalangan-terutama Nahdliyin-mulai kembali bersuara. Kemarin sempat meredup pasca KH Said Aqil Siraj memberikan surat penolakan kepada Presiden Joko Widodo.

Wah, timing yang bagus buat nulis lagi nih. Begitu gumam saya. Harapan ini kembali hadir setelah pasca sowannya Kang Said ke Sang Presiden. Karena momentum surutnya isu FDS, tulisan ini bukan apa-apa. Saya berharap banyak pada timing pada kesempatan ini.

Saya termasuk orang yang mengalami masa kecil seperti pihak yang dikhawatirkan atas diterapkannya FDS. Siapakah pihak itu? Anak-anak sekolah jawabannya. Semua mungkin merasakan sekolah, tapi tidak semuanya merasakan kegiatan setelah sekolah ini. Tapi, mereka yang latar belakang anak kampung dan terlebih anak-anak yang mempunyai kultur keluarga Nahdliyin pasti merasakan hal ini.

Dahulu, di masa sekolah dasar (SD) kelas satu hingga tiga/empat (agak lupa) saya merasakan kegiatan madrasah di TPQ An Nur Ngrukem. Jam masuk dari TPQ itu yakni pukul 14:00 WIB. Tempatnya berada di seberang jalan dari gedung pusat Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem. Ingatan saya, dahulu teman-teman begitu banyak. Jadi hampir dipastikan bahwa orang tua mempunyai keinginan untuk mengajikan anaknya.

Pukul 14:00 WIB jika diukur dari kebijakan FDS maka ini masih berada di jam sekolah. Setidaknya memasuki tenggang waktu sebelum sekolah selesai. Secara otomatis, jika ada kegiatan TPQ yang ada di jam tersebut tentu akan mati. Oke, sekarang jam TPQ dimulai setelah Asar atau sekitar jam 16:00 WIB dalam keadaan FDS berjalan. Maka, benar saja TPQ tetap berjalan normal, tetapi bisa dipastikan animo anak-anak untuk mengaji dapat turun.

Dasar paling logis animo anak-anak ini menurun untuk mengaji yaitu, mereka kelelahan. Dulu SD pada kelas tersebut, seingat saya pulang pukul 10:00 sehingga ketika jam 14:00 itu mengaji maka sudah ada waktu untuk istirahat dan bermain. Seperti kebanyakan anak kampung lakukan. Otomatis ketika ada keinginan orang tua untuk mengajikan anaknya, maka itu dapat dilakukan dengan tanpa paksaan.

Dengan demikian saya ajak untuk menengok kampung saya. Setidaknya di kampung saya ada sebuah langgar dengan kegiatan madrasahnya setiap selepas maghrib. Hampir seperti TPQ An Nur, kebanyakan anak-anak kecil, tetapi lumayan lebih varietasnya banyak, SMP dan SMA ada bahkan yang kuliah pun ada. Tidak FDS pun sebenarnya, animo sedikit kurang bagus tetapi ini untuk internal kampung saja. Di luar itu, banyak santri kalong yang justru berasal dari luar kampung hingga lintas kecamatan.

Tahun kemarin, dalam kepengurusan Madrasah Diniyyah saya berkesempatan untuk menjajal posisi sekretaris. Dengan posisi ini, saya mengamati administrasi santri baik dari kampung atau di luar kampung, dari SD sampai kuliah, laki-laki dengan perempuan. Grafik tentang kondisi santri yang terdaftar mengalami trend naik. Dari kurang 150 menjadi lebih dari itu. Ini menjadi data penting, bagaimana masyarakat menilai pendidikan agama dirasakan penting.

FDS atau tidak, itu sebenarnya bukan masalah. Tetapi harus ada indikator yang jelas untuk menerapkan sebuah kebijakan. Tetapi dengan realitas di jauh pelosok kota metropolitan seperti Jakarta, terdapat khazanah arif asli Indonesia yang harus dilindungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Khazanah arif itu bentuknya seperti apa? Yaitu anak-anak sekolah yang juga mengenyam madrasah diniyah yang diselenggarakan di Langgar-langgar di kampung mereka.

Bukankah nama kementerian ini juga terdapat embel-embel Budaya. Artinya tidak semata-mata pendidikan yang diterapkan itu bersistem kota-kota besar di belahan dunia. Karena saya pernah mengalami menjadi siswa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang tentunya kelas RSBI berbeda dengan kelas Reguler. Sistem RSBI kala itu menerapkan jam belajar juga hampir full day. Katanya ini standar seperti di US ataupun di Inggris, begitu. Beda kelas reguler, setelah jam pelajaran selesai ya mereka langsung pulang.

Tentu, dengan adanya embel-embel Budaya itu juga mengakomodasi bagaimana masyarakat mempunyai sistem pendidikannya sendiri. Terutama pendidikan lingkungan. Hal inilah yang mulai luntur di daerah kota besar, sehingga kearifan dan kesantunan bangsa timur digantikan peradaban barbar, baik dari tawuran hingga tindak kriminal lainnya. Jika demikian alasan FDS, maka terapkan saja di perkotaan dengan bunyi peraturan yang jelas, tanpa harus mengganggu khazanah yang baik di pedesaan, di perkampungan.

Saya merasakan dibesarkan dari budaya FDS ala Kampung Nusantara. Setelah selesai sekolah, berinteraksi dengan lingkungan dan kemudian merasakan madrasah diniyah takmiliyah. Bahkan kurikulum FDS ala Kampung Nusantara ini tidak ada duanya di dunia, menurut saya. Karena menurut saya, proses anak-anak belajar tidak hanya di sekolah semata, mereka juga berhak belajar di lingkungan tempat tinggal mereka dan menyerap nilai-nilai budaya masyarakat sehingga anak-anak ini siap menjaga NKRI dari paham-paham yang anti NKRI dan Pancasila.

Sekian. Terlalu panjang tidak baik. (Kebiasaan sambutan di acara). Saya dengan ini Menolak FDS ala Mendikbud.

Jumat, 11 Agustus 2017

Advertisements