Saya sendiri tidak mengikuti secara benar bagaimana Indonesia Lawyers Club (ILC) berjalan pada kemarin malam. Tetapi dengan kemajuan teknologi yang kemudian video bermunculan di youtube, setidaknya saya mengikutinya dengan terbatas. Bahkan mungkin, saya dapat salah mengartikan atau menafsirkan. Dari ILC kemarin malam, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud MD tentang Khilafah.

“Khilafah di dalam konsepsi FPI dan HTI di Indonesia merupakan sistem pemerintahan, dengan ini jelas menjadi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Khilafah sebagai sebutan seorang pemimpin tidak bertentangan, tetapi sebagai gerakan ideologi untuk mengganti sistem yang sudah disepakati yang bernama Negara Pancasila, jelas menjadi gerakan terlarang,” terang Prof Mahfud MD.

Hal tersebut disampaikan pada awal beliau membuka pendapatnya tentang Khilafah. Lebih lanjut, beliau mengemukakan di dalam sumber primer Islam (Al Quran dan Sunnah) tidak disebutkan atau menerangkan ajaran Khilafah sebagai sebuah sistem. Memang terdapat redaksi Khalifah di dalam sumber hukum Islam tersebut, tetapi tidak ditafsirkan sebagai sebuah sistem yang kaku.

Kemarin malam, senada yang disampaikan oleh Prof Nadirsah Hosen dalam seminar “Khilafah adalah sebuah Kekhilafan”, Prof Mahfud memberikan perbandingan antara Khilafah dan mempercayai Khalifah (Khulafaur Rosyidin). Ketidakpercayaan terhadap Khilafah bukan berarti tidak percaya pada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal ini karena yang sedang dipersepsikan adalah sejarah, terlebih dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah tidak diragukan kepercayaannya kepada Khulafaur Rosyidun tersebut.

Setelah masa pemerintahan Khulafaur Rosyidun, Daulah Bani Umayyah juga mengenakan istilah Khalifah. Secara logika sederhana, artinya Daulah Umayyah dengan Khalifah Mu’awiyah juga bagian dari Khilafah. Tidak hanya pada masa Umayyah, pada pemerintahan setelahnya yaitu Daulah Bani Abbasiyyah, seorang pemimpin memperoleh gelar Khalifah, secara logis maka Abbasiyyah adalah negara Khilafah. Ini adalah sejarah.

Secara konsep besar dari sejarah tersebut maka artian Khilafah ini tidak terkait sistem pemerintahannya karena jelas perbedaan sistem pemerintahan di masa Khulafaur Rosyidun dengan Kedaulahan Umayyah dan Abbasiyah. Hadirnya Ahlus Syura atau Ahlul Ijtihad menandakan Khulafaur Rosyidun dapat dikatakan sebagai penganut sistem demokrasi. Sedangkan Daulah Umayyah dan Abbasiyyah kembali menggunakan sistem  Monarkhi. Dimana Khilafah?

Dalam sebuah broadcast yang berkeliaran di WAG, ada yang menyebutkan bahwa pada masa Nabi Muhammad ada negara Islam lain yang menerapkan syariat Islam, selain Madinah. Seperi Habasyah setelah Raja Najasyi masuk Islam, Yaman dan Bahrain menjadi negara Islam pada masa Nabi. Kedudukannya mungkin saja negara atau mungkin juga sebagai provinsi. Tetapi tercatat bahwa untuk Habasyah dan Bahrain sebelumnya merupakan sebuah negara yang berdaulat, sehingga dimungkinkan bahwa benar jika keduanya adalah negara yang menerapkan Syariat Islam selain Madinah.

Menurut dosen pembimbing skripsi saya, Nabi Muhammad tidak mendeklarasikan sebuah Negara Islam, melainkan Negara Nuwubah (Negara Kenabian). Dengan demikian, negara ini hanya ada sekali tidak diulangi kembali, kecuali pada masa akhir dengan munculnya Al Mahdi dan Al Masih. Negara Nubuwah ini berdasarkan pada kepemimpinan Nabi Muhammad. Apakah ini Khilafah?

Saya menarik lagi cerita seorang sahabat nabi bernama Mu’adz bin Jabal yang dikirim sebagai pendakwah di Yaman. Ketika Nabi Muhammad menanyakan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hukum, maka Mu’adz menjawab dengan berdasarkan Al Quran, Sunnah dan terakhir adalah ijtihad. Saya membaca substansi dari cerita ini bahwa adanya desentralisasi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Ini penafsiran saya, bisa saja saya salah.

Tetapi kemudian jika benar saja, ketika masa Nabi Muhammad berlaku desentralisasi di Habasyah, Bahrain dan Yaman, artinya posisi mereka adalah negara bagian dengan berlakunya otonomi daerah. Madinah menjadi pusat pemerintahan Nubuwah, dan ditunjang beberapa negara lainnya. Hal ini malah menjadi bahwa konsep kenegaraan pada masa Nabi Muhammad adalah berbentuk federasi. Khilafahnya HTI mungkin federasi juga?

Menjadikan masa Nabi dan Sahabat sebagai contoh maka saya harus mengambil sikap. Saya cenderung membenarkan pendapat dari Prof Mahfud MD dan Prof Nadirsyah Hosen, jadi HTI itu hanya koar-koar gerakan ideologis Khilafah tetapi dalam kondisi Khilaf. Khilafah yang mana? Jangan-jangan ini belum final dan masih dalam masa try error. Bahkan konsep Khilafah yang diusung HTI dan ISIS memiliki perbedaan, kok beda? Padahal kampanyenya persatuan umat, ISIS bukan umatnya HTI? Sesama pengusung Khilafah saja begitu, apalagi dengan yang tidak mendukung Khilafah? NU dan Muhammadiyah misalnya.

Saya adalah pendukung Khilafah, Al Khilafah Al Indunisiyah dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah nyata terbukti ada, tidak hanya sekedar konsep kasar. Kalau begitu sama saja dengan Miekarta.

6 Desember 2017

Advertisements